DepokBagus.com
Ragam Depok

Ini Alasan BKPSDM Melakukan Rotasi dan Mutasi Jabatan

DEPOKBAGUS.COM, Kepala BKPSDM Kota Depok memaparkan pelantikan yang dilakukan pada tanggal 26 Juni kemarin lantaran adanya kekosongan jabatan disejumlah bagian seperti penisunnya Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) dan juga bagian lainnya.

Sehingga Supian mengatakan bila mengikuti waktu enam bulan sebelum masa penetapan maka akan ada jabatan yang kosong dan dapat memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

“Perjalanan enam bulan itu banyak pejabat yang pensiun sehingga jabatan-jabatan itu kita usulkan ke Pak Menteri untuk diisi sehingga proses-proses pelayanan masyarakat tidak terganggu dan kerja-kerja Pemerintah Kota Depok akan lebih maksimal,”katanya.

Terkait pelantikan tersebut, Supian memastikan sudah bersurat secara resmi ke Kemendagri untuk meminta ijin terkait pelantikan ASN.

“Dan tanggal 16 Juni Kemendagri memberikan surat ijin agar Dilakukan rotasi dan Mutasi jabatan Disdukcapil dan beberapa jabatan lainnya,”ujarnya.

Sebelumnya sebanyak 39 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dilantik oleh Wali Kota Depok.

Pelantikan dilakukan secara terpisah, yang tersebar di beberapa kantor Perangkat Daerah (PD), dan diunggah di kanal Youtube Pemkot Depok.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan dari puluhan pegawai negeri yang dilantik tersebut, terdapat dua ASN dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Selanjutnya, 17 administrator dan pengawas serta 20 jabatan fungsional.

“Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, saya Wali Kota Depok, melantik saudara-saudara dalam jabatan administrator dan pengawas, JPT Pratama, serta fungsional di lingkungan Pemkot Depok,” kata Mohammad Idris, di Balai Kota, Jumat (26/06/20).

Lebih lanjut, ucap Mohammad Idris, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok dijabat oleh Nuraeni Widayatti. Pelantikan Kadisdukcapil ini, imbuhnya, didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 821.22 – 203 tahun 2020.

“Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok diemban oleh Mulyamto,” pungkasnya.