DepokBagus.com
Politik

Misbakhun Nilai Pemerintah Tak Serius Tangani Kuasa WP

[ad_1]

AKURAT.CO, Anggota Komisi XI Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun menilai pemerintah khususnya baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Menteri Keuangan (Menkeu) saat ini tidak serius dalam menangani permasalahan pajak khususnya kuasa Wajib Pajak (WP).

“Sama dengan sekarang cuma sekarang saya melihat bahwa keseriusan Menkeu tidak seserius dulu,” katanya dalam Diskusi Panel Kuasa Wajib Pajak di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (6/3/2019).

Hal itu dikatakannya menyusul pasca jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 yang membatalkan pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pertanyaan seputar siapa yang berhak menjadi kuasa Wajib Pajak. Situasi ini pun tampaknya membuat sebagian kalangan konsultan pajak gerah.

baca juga:

“Saya sudah berkali-kali membicarakan kuasa WP ini. Saya tidak membayangkan bahwa keputusan MK soal kuasa wajib pajak ini dan digugurkannya pasal 32 ayat 3A ini begitu hiruk pikuknya. Padahal bagi kami begitu UU itu ditarik adalah hal yang biasa di negara yang demokrasi ini,” paparnya.

Menurutnya, dalam Ketentuan Khusus yang diatur dalam UU KUP pasal 32 ayat 3 tujuannya adalah ditujukan bagi spesialis pajak. Sehingga dibutuhkan orang yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus.

“Pasal itu tujuannya adalah DJP merupakan tax spesialis. Didalamnya butuh keahlian, butuh kompetensi, butuh yang sifatnya pengaturan secara khusus,” ucapnya.

Legislator Golkar ini juga menegaskan jika permasalahan pajak bukan masalah sederhana. “Ini menurut saya yang perlu di klarifikasi. Masalah perpajakan ini bukan masalah yang sederhana,” pungkasnya.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber:

[ad_2]

Source link